Rusiawan Asli Klaten

By: rusiawan

Jul 31 2008

Tags: akte kelahiran, catatan sipil, legalisir, luar negeri

Category: Bagi-bagi, Komentar, Sehari-hari

14 Comments

*jangar amat ya judulnya :P

Jika kita akan menetap untuk sementara waktu di negara lain salah satu kelengkapan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan ijin tinggal adalah akte kelahiran.
Beberapa kota dari beberapa negara (karena ada juga yang tidak) mensyaratkan akte kelahiran ini untuk diterjemahkan ke bahasa lokal negara tersebut atau cukup ke bahasa Inggris.
Selain diterjemahkan akte ini harus dilegalisir selain oleh Capil setempat juga oleh Depkumham,Deplu serta kedutaan negara tujuan kita di Indonesia.
Terjemahan tersebut tidak bisa kita lakukan sendiri, namun harus oleh penerjemah resmi yang telah diakui oleh kedutaan negara ybs.
Namun untuk akte yang baru (aku juga tidak tahu mulai kapan) ternyata sudah bilingual. Nah, daripada keluar ongkos untuk jasa penterjemah lebih baik kita membuat kutipan akte baru. Juga,biasanya negara tujuan tidak menerima akte yang dibuat lebih dari 5 tahun yang lalu. Artinya memang kita harus meminta kutipan akte yang baru.
Berikut kira-kira urutan prosesnya :

1. Membuat terjemahan ke bahasa lokal dari negara tujuan atau ke bahasa Inggris. Lebih baik sekalian saja mencari kutipan akte baru ke Capil lokal daerah asal, selain untuk antisipasi tidak diterima-nya akte lama, akte baru ini sudah bilingual. Hemat ongkos penerjemah.
Paling mudah mencari kutipan akte baru ini dengan alasan akte hilang :P
2. Legalisir ke Depkumham
Kelengkapan :
– fotokopi KTP;Rp 500,-
– fotokopi dokumen (akte) yang akan dilegalisir untuk arsip Depkumham; Rp 500,-
– materai sejumlah dokumen yang akan dilegalisir;@ Rp 7000,-
– surat permohonan dan stopmap Depkumham (bisa dibeli di Depkumham);Rp 4000,-
– biaya administrasi untuk tiap lembar legalisir;@ Rp 15000,- (5000 biaya transfer).
Bisa ditransfer ke Rek. BNI 11779481 atas nama Ditjen AHHU. Bisa juga dibayar langsung di Bank BNI di kompleks Depkumham
– dokumen yang akan dilegalisir (Akte). Jika ingin menggunakan yang fotokopi-an, harus dimintakan cap ke notaris, tambah biaya. Sebagai tambahan juga, ada beberapa negara yang tidak menerima fotokopi-an, sekalipun sudah dicap notaris, misalnya Austria. Jadi mending yang asli saja sekalian.
Tambahan, Depkumham tidak akan mau melegalisir jika petugas Capil yang menandatangani dokumen belum ada di data mereka, kita harus menyediakan specimen tanda tangan petugas Capil tersebut. Minta saja ke Capil setempat pada kertas terpisah nama, jabatan, alamat dan tanda tangan petugasnya.
Legalisir selesai dalam waktu 2 hari setelah dokumen dimasukkan.
Biaya total = 500+500+7000+4000+15000 = Rp 27.000,-

3. Legalisir ke Deplu
Setelah dilegalisir oleh Depkumham, langkah selanjutnya adalah legalisir ke Deplu.
Kelengkapan :
– fotokopi dokumen (Rp 500,-)
– Surat permohonan dan stopmap Deplu (Rp 3000,-)
– biaya administrasi,dibayarkan tunai (Rp 10000.-)
Legalisir selesai dalam waktu 2 hari setelah dokumen dimasukkan.

Biaya total = Rp 13.500,-

4. Legalisir ke kedutaan negara tujuan
Setelah dilegalisir oleh Deplu, dokumen tinggal kita bawa ke kedutaan negara ybs. Biaya kalau tidak salah kira2 Rp 300000,-

Ribet ya ? Ya inilah Indonesia Bung !
Tapi hei, tunggu dulu, sekali lagi ini kan Indonesia, pasti ada cara cepatnya :P. Cara cepatnya tentunya adalah dengan menggunakan jasa calo atau istilah keren-nya biro jasa.
Ya tapi tentunya dibalik kemudahannya pasti ada dong timbal baliknya. Jika kita menggunakan biro jasa, untuk legalisasi akte ini kita bisa diminta rata-rata 1,2 juta, kalau bisa menawar bisa dapat 1 jt.
Bandingkan dengan kita urus sendiri = 27000+13500+300000 = Rp 340.500,- + ongkos transport.

Akhirnya tergantung posisi kita dimana dan tersedianya waktu yang bisa kita luangkan untuk mengurusnya :)
Kalau Anda tidak tinggal di Jakarta atau tinggal di Jakarta tapi Eksmud yang super sibuk, biro jasa siap melayani Anda :p
Disini tidak kutuliskan kontak biro jasa yang bisa membantu, cari sendiri saja, di tempat-tempat tadi juga sudah banyak kok yang menanti.

Hehe.. rumitnya birokrasi ternyata bisa menjadi mata pencaharian untuk sebagian orang.